MENDEKATI akhir Januari, sebagaimana diamanatkan
oleh PER-31/PJ/2012, pemberi kerja disibukkan dengan pembuatan bukti
pemotongan pajak bagi Pegawai Tetap (1721-A1 atau 1721-A2), dan
mendekati akhir Maret, Wajib Pajak Orang Pribadi disibukkan dengan
pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
Baik dalam rangka pengisian formulir 1721-A1 dan 1721-A2, maupun
dalam rangka pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, kita akan bertemu
dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apa dan berapa
besaran PTKP akan saya bahas dalam tulisan ini.
Pasal 6 ayat (3) UU PPh menyatakan bahwa dalam menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak (PKP), kepada Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan
pengurangan berupa PTKP. Besaran PTKP sendiri diatur di Pasal 7 UU PPh
yang telah disesuaikan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor
162/PMK.011/2012.
PTKP pada dasarnya adalah pengurang penghasilan neto bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak
(PKP). PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari tahun pajak
yang bersangkutan. PTKP sendiri dibedakan antara Wajib Pajak kawin dan
yang tidak kawin. Sehingga secara rinci besaran PTKP adalah sebagai
berikut:
a. Rp24.300.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
b. 2.025.000,- untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin
c. Rp24.300.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) UU PPh
d. Rp2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap
keluarga.
Contoh cara penghitungan PTKP adalah sebagai berikut:
Tn Andri merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada 1 Januari 2014
berdasarkan fotokopi surat nikah dan kartu keluarga berstatus Kawin
dengan 2 Tanggungan. Maka PTKP-nya dihitung dengan cara:
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Untuk diri Tn Andri | 24.300.000,- |
| 2 | Tambahan karena Tn Andri telah menikah | 2.025.000,- |
| 3 | Tambahan dua orang tanggungan 2x Rp2.025.000,- | 4.050.000,- |
| Jumlah | 30.375.000,- |
Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara. Sementara itu yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.
Jadi anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat berhak mendapatkan PTKP maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.
Misalnya ada anak dengan umur 10 tahun mendapatkan penghasilan dari profesinya sebagai artis cilik sebesar Rp100.000.000,- pada tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU PPh, penghasilan anak tersebut digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Sedangkan anak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai anggota keluarga yang ditanggung, mengingat anak tersebut sudah memiliki penghasilan.
PTKP bagi Wajib Pajak Tidak Kawin
Bagi Wajib Pajak Tidak Kawin, maka status PTKP nya adalah TK/jumlah tanggungan (TK garis miring jumlah tanggungan). Misalnya Wajib Pajak bujangan yang tidak memiliki tanggungan, dituliskan sebagai TK/0 (dibaca Tidak Kawin 0 tanggungan). Wajib Pajak bujang yang menanggung keluarga sedarah 1 orang akan dituliskan TK/1, dst. Untuk menentukan PTKP Wajib Pajak yang tidak kawin relatif lebih mudah.
Besaran masing-masing PTKP untuk Wajib Pajak Tidak Kawin adalah sebagai berikut:
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | TK/0 | 24.300.000,- |
| 2 | TK/1 | 26.325.000,- |
| 3 | TK/2 | 28.350.000,- |
| 4 | TK/3 | 30.375.000,- |
PTKP Wajib Pajak Kawin
Wajib Pajak yang telah kawin, selain mendapatkan PTKP untuk dirinya sendiri, juga mendapatkan PTKP untuk status perkawinannya, ditambah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang.
| No | Uraian | Jumlah | |
| 1 | K/0 | 26.325.000,- | |
| 2 | K/1 | 28.350.000,- | |
| 3 | K/2 | 30.375.000,- | |
| 4 | K/3 | 32.400.000,- |
PTKP Karyawati Kawin yang Menggunakan NPWP Suami dalam Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya
UU PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga penghasilan dari seluruh keluarga digabungkan dengan penghasilan kepala keluarga sebagai satu kesatuan, begitu juga dengan kerugiannya. Oleh karena itu karyawati yang telah kawin wajib menggunakan NPWP suami dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam PER-20/PJ/2013.
Ketentuan PTKP bagi karyawati kawin yang menggunakan NPWP suami dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:
a) PTKP yang diberikan oleh pemberi kerja dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebesar untuk dirinya sendiri saja, sehingga statusnya dianggap TK/0;
b) Dalam hal karyawati kawin tersebut dapat membuktikan dengan surat keterangan tertulis serendah-rendahnya dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima/memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP yang diberikan adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP status kawin + PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 (tiga) orang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008.
PTKP Wanita Kawin yang Melakukah Perjanjian Pemisahan Harta atau Memilih Melaksanakan Hak dan Memenuhi Kewajiban Perpajakannya secara Terpisah dari Suami
Meskipun suami dan istri dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, dalam hal-hal tertentu penghasilan suami dan isteri dikenai pajak secara terpisah, yakni dalam hal:
1) suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB-Hidup Berpisah)
2) dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH-Pisah Harta)
3) dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT-Memilih Terpisah)
Apabila suami isteri memiliki keadaan PH atau MT, maka dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan penghasilan neto istri, serta besarnya PPh terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Sehingga status PTKP-nya ditulis K/I/tanggungan (K garis miring I garis miring tanggungan). Artinya Wajib Pajak dengan status kawin, mendapat tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah PTKP untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | K/I/0 | 50.625.000,- |
| 2 | K/I/1 | 52.650.000,- |
| 3 | K/I/2 | 54.675.000,- |
| 4 | K/I/3 | 56.700.000,- |
PTKP Wanita Kawin dengan Status Hidup Berpisah (HB)
Dalam hal suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, Wajib Pajak tersebut diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin, sehingga status PTKP-nya adalah TK/tanggungan (TK garis miring tanggungan).
Contoh: Suami isteri pada awal tahun pajak telah memiliki status hidup berpisah dengan putusan hakim dan memiliki 3 orang anak. Maka dapat digambarkan sebagai berikut:
| No | Uraian | Status PTKP Suami | Status PTKP Isteri |
| 1 | 3 anak menjadi tanggungan suami 0 anak menjadi tanggungan isteri |
TK/3 | TK/0 |
| 2 | 2 anak menjadi tanggungan suami 1 anak menjadi tanggungan isteri |
TK/2 | TK/1 |
| 3 | 1 anak menjadi tanggungan suami 2 anak menjadi tanggungan isteri |
TK/1 | TK/2 |
| 4 | 0 anak menjadi tanggungan suami 3 anak menjadi tanggungan isteri |
TK/0 | TK/3 |
Semoga bermanfaat.
Sumber : nasikhudinisme.com
http://belajar-cara-membuat-website.blogspot.co.id/
http://ide-peluang-bisnis.blogspot.co.id/p/jasa-pembukuan.html
http://ide-peluang-bisnis.blogspot.co.id/p/program-persediaan-otomatis.html
