Contoh Jurnal Akuntansi PPh / BPHTB Untuk Hibah dan Warisan

 


Dalam kehidupan bermasyarakat, pengalihan harta atau kekayaan dari satu pihak ke pihak lain adalah hal yang lumrah. Dua cara paling umum yang digunakan untuk tujuan ini adalah melalui hibah dan warisan. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan memberikan aset, banyak orang yang masih bingung mengenai perbedaan mendasar antara keduanya, terutama terkait kewajiban pajaknya. Pemahaman yang keliru dapat berujung pada masalah hukum dan denda pajak yang tidak terduga.

Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan antara hibah dan warisan, serta menjelaskan secara rinci bagaimana perlakuan pajaknya di Indonesia, lengkap dengan contoh angka dan ilustrasi jurnal akuntansi.

Perbedaan Mendasar Antara Hibah dan Warisan

Sebelum membahas pajaknya, penting untuk memahami perbedaan utama antara hibah dan warisan. Perbedaan ini tidak hanya soal istilah, tetapi juga menyangkut aspek hukum, waktu, dan pihak yang terlibat.

  • Waktu Pelaksanaan: Ini adalah perbedaan paling signifikan. Hibah adalah pemberian harta yang dilakukan saat pemberi (penghibah) masih hidup. Ini adalah tindakan sukarela yang bisa dilakukan kapan saja. Sebaliknya, warisan adalah peninggalan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia. Proses pembagian warisan baru bisa dimulai setelah pewaris meninggal.

  • Status Pemberi dan Penerima: Dalam hibah, pemberi dan penerima sama-sama dalam kondisi hidup. Penerima hibah tidak harus memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan pemberi. Dalam warisan, pewaris sudah meninggal, dan penerimanya adalah ahli waris yang sah, baik berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau wasiat.

  • Proses Hukum: Proses hibah, terutama untuk aset bernilai seperti properti, memerlukan akta hibah yang dibuat oleh notaris. Akta ini menjadi bukti sah pengalihan hak kepemilikan. Sedangkan proses warisan memerlukan dokumen seperti akta kematian dan surat penetapan ahli waris. Pembagian warisan bisa mengikuti hukum perdata, hukum Islam, atau wasiat yang dibuat pewaris.

Singkatnya, hibah adalah pemberian harta saat hidup, sementara warisan adalah peninggalan harta setelah meninggal. Perbedaan waktu ini memiliki implikasi besar terhadap perlakuan pajak.

Aturan Perpajakan atas Warisan di Indonesia

Secara umum, harta yang diterima sebagai warisan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Artinya, penerima warisan tidak perlu membayar PPh atas nilai harta yang diterimanya.

Namun, pengecualian ini memiliki syarat. Agar warisan benar-benar bebas dari PPh, harta tersebut harus sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pewaris sebelum ia meninggal. Jika harta warisan belum pernah dilaporkan atau pajaknya belum dilunasi (misalnya PBB), maka ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasinya terlebih dahulu.

Meskipun bebas PPh, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pewaris kepada ahli waris tetap dikenakan pajak daerah bernama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB dihitung berdasarkan nilai pasar atau nilai transaksi dari properti yang diwariskan. Kabar baiknya, BPHTB untuk warisan seringkali mendapatkan perlakuan khusus, yaitu:

  1. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk warisan umumnya lebih besar dibandingkan transaksi jual-beli biasa.

  2. Beberapa pemerintah daerah memberikan keringanan tarif, misalnya 50% dari tarif normal (yang biasanya 5%).

Contoh Perhitungan Pajak Warisan

Seorang ayah meninggal dunia dan mewariskan sebuah rumah kepada anaknya. Berikut rinciannya:

  • Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) rumah: Rp2.500.000.000

  • NPOPTKP untuk warisan (sesuai aturan daerah): Rp300.000.000

  • Tarif BPHTB untuk warisan (keringanan 50%): 2,5%

Perhitungan Pajak yang Harus Dibayar Ahli Waris:

  • Pajak Penghasilan (PPh): Bebas. Rp0

  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):

    • BPHTB = Tarif x (NJOP - NPOPTKP)

    • BPHTB = 2,5% x (Rp2.500.000.000 - Rp300.000.000)

    • BPHTB = 2,5% x Rp2.200.000.000

    • BPHTB = Rp55.000.000

Ilustrasi Jurnal Akuntansi Warisan

Penerimaan warisan bukan merupakan pendapatan yang dikenakan PPh, sehingga biasanya tidak dicatat sebagai "pendapatan" di laporan laba rugi. Namun, aset yang diterima tetap harus dicatat dalam neraca, dan BPHTB yang dibayarkan bisa dicatat sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai beban pajak.

Jurnal saat menerima warisan dan membayar BPHTB:

TanggalNama AkunDebitKredit
1.Aset Tetap - Tanah dan BangunanRp2.500.000.000

Modal Warisan
Rp2.500.000.000

(Mencatat perolehan aset dari warisan)

2.Biaya BPHTBRp55.000.000

Kas/Bank
Rp55.000.000

(Mencatat pembayaran pajak BPHTB untuk aset warisan)

Aturan Perpajakan atas Hibah di Indonesia

Berbeda dengan warisan, hibah pada dasarnya merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) bagi penerima. Hal ini sesuai dengan prinsip umum PPh, di mana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, termasuk hibah, dianggap sebagai objek pajak.

Namun, terdapat pengecualian penting yang membuat hibah bebas PPh. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.03/2020, hibah dikecualikan dari objek PPh jika diberikan kepada:

  1. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat: Contohnya adalah hibah dari orang tua kandung ke anak kandung, atau dari anak kandung ke orang tua kandung. Hubungan seperti kakak-adik, paman-keponakan, atau menantu-mertua tidak termasuk dalam kategori ini.

  2. Badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau koperasi: Syaratnya adalah tidak ada hubungan kepemilikan, pekerjaan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima.

  3. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (UMK): Hibah dari pemberi hibah yang tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima UMK.

Jika hibah diberikan di luar kriteria di atas, maka nilainya dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenakan PPh bagi penerima.

Selain PPh, hibah yang berupa tanah atau bangunan juga dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB untuk hibah umumnya tidak mendapatkan keringanan seperti halnya warisan dan dihitung dengan tarif normal.

Contoh Perhitungan Pajak Hibah

Seorang paman menghibahkan sebidang tanah kosong kepada keponakannya. Berikut rinciannya:

  • Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah: Rp1.800.000.000

  • NPOPTKP untuk transaksi umum (sesuai aturan daerah): Rp80.000.000

  • Tarif PPh Final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan: 2,5%

  • Tarif BPHTB normal: 5%

Perhitungan Pajak yang Harus Dibayar Keponakan (Penerima Hibah):

  • Pajak Penghasilan (PPh): Karena hubungan paman-keponakan bukan garis keturunan lurus satu derajat, hibah ini dikenakan PPh.

    • PPh = 2,5% x Nilai Hibah

    • PPh = 2,5% x Rp1.800.000.000

    • PPh = Rp45.000.000

  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):

    • BPHTB = Tarif x (NJOP - NPOPTKP)

    • BPHTB = 5% x (Rp1.800.000.000 - Rp80.000.000)

    • BPHTB = 5% x Rp1.720.000.000

    • BPHTB = Rp86.000.000

Ilustrasi Jurnal Akuntansi Hibah

Hibah yang dikenakan pajak merupakan pendapatan bagi penerima dan harus dicatat dalam pembukuan. Jurnal akuntansi ini mencerminkan perolehan aset dan kewajiban pajak yang timbul dari hibah tersebut.

Jurnal saat menerima hibah dan mencatat kewajiban pajak:

TanggalNama AkunDebitKredit
1.Aset Tetap - TanahRp1.800.000.000

Pendapatan Hibah
Rp1.800.000.000

(Mencatat perolehan aset sebagai pendapatan dari hibah)

2.Beban PajakRp45.000.000

Utang Pajak Penghasilan (PPh)
Rp45.000.000

(Mencatat kewajiban PPh atas pendapatan hibah)

3.Beban PajakRp86.000.000

Utang BPHTB
Rp86.000.000

(Mencatat kewajiban BPHTB atas perolehan aset hibah)

Kesimpulan

Perbedaan antara hibah dan warisan sangat penting, terutama dari sudut pandang perpajakan. Warisan umumnya bebas dari Pajak Penghasilan (PPh) namun tetap dikenakan BPHTB dengan keringanan. Di sisi lain, hibah berpotensi dikenakan PPh dan BPHTB penuh, kecuali jika diberikan kepada pihak-pihak yang secara khusus dikecualikan, seperti keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat.

Memahami aturan ini adalah kunci untuk melakukan perencanaan keuangan dan aset dengan bijak. Sebelum memutuskan untuk menghibahkan aset atau membuat wasiat, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional hukum atau konsultan pajak. Mereka dapat memberikan nasihat yang tepat agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai dengan hukum, menghindari potensi denda yang bisa merugikan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pajak Restoran dan Hotel : Tarif, Perhitungan, Bayar dan Lapor

Image
Pajak hotel, hiburan dan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya, yang pemanfaatan serta pemungutannya oleh pemerintah daerah masing-masing. Ketahui tarif, contoh perhitungan, cara bayar dan lapor pajaknya. Karena pajak makan di restoran tidak sama dengan Pajak Pertambahan Nilai, bila ada kenaikan tarif PPN 11% seperti saat ini, maka pajak makan restoran tidak serta merta ikut naik. Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan definisi restoran di sini yakni fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga: Rumah makan Kafetaria Kantin Warung Bar Sejenisnya termasuk jasa boga/katering Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak yang muncul pada setiap str...
Read more

Jurnal Pembalik: Intip Pengertian, Fungsi, serta Contohnya

Image
Bukan rahasia lagi, kemungkinan besar kamu membutuhkan jurnal-jurnal dalam membuat laporan keuangan. Jurnal-jurnal tersebut ada yang bersifat wajib dibuat demi pengaturan keuangan yang baik, ada juga yang bersifat opsional.  Salah satu jurnal yang sifatnya tidak wajib dibuat adalah jurnal pembalik. Namun, tentu saja akan lebih baik bagi keteraturan manajemen keuangan jika jurnal ini dibuat.  Nah , di artikel ini kamu akan menemukan penjelasan, mulai dari pengertian hingga cara membuat jurnal pembalik. Pastikan kamu menyimak artikel ini sampai selesai, sebab di akhir artikel terdapat contoh jurnal pembalik.  Pengertian jurnal pembalik Reverse entry atau jurnal pembalik adalah jurnal yang digunakan untuk membalikkan jurnal penyesuaian serta membentuk akun neraca. Tujuan utamanya, mencegah timbulnya akun ganda  Sementara itu, pembuatan jurnal yang satu ini biasanya dilakukan pada awal periode baru supaya muncul analisis nyata yang up to date . Dengan kata lain, reverse...
Read more

Begini Cara Menghitung dan Mencatat Jurnal Transaksi Diskon, Retur Penjualan

Image
Diskon atau potongan harga dengan berbagai variannya adalah salah satu strategi pemasaran yang lumrah dan menjadi andalan hampir semua penjual. Kalimat-kalimat indah, menggoda, dan menggugah rasa ingin berbelanja bertebaran di mana-mana. Sampai-sampai ada yang gila diskon . Ini beberapa contohnya. “Beli dua gratis satu” “Belanja senilai Rp. 500.ooo gratis voucher belanja senilai Rp.50.000” “Diskon 50% bila berbelanja pukul 22.00 – 24.00” “Diskon sesuai usia Anda, diskon sesuai usia pernikahan Anda” “Cukup bayar Rp. 100.000 Anda bisa menikmati tempat-tempat romantis di dunia” “Sebelum Anda membeli rumah kami, nikmati fasilitas rumah kami 2 hari secara gratis” Strategi lain yang juga dijalankan oleh penjual adalah dengan menuliskan beberapa alternatif harga produk dari yang tertinggi sampai terendah, ada juga yang menampilkan harga coret ? Sering menemui kan? Misalnya: Untuk produk ini Anda cukup membayar Rp. 10.000   Rp. 8.000 Tujuan dari strategi itu...
Read more