Posts

Showing posts with the label konsultan bisnis

Hak Guna Bangunan (HGB) : Panduan Lengkap Mengenai Jenis, Manfaat, dan Strategi Perpanjangan

Image
  Dalam dunia properti dan hukum pertanahan di Indonesia, istilah Hak Guna Bangunan atau HGB merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang paling sering dijumpai, terutama di kawasan perkotaan, perumahan, dan area komersial. Memahami HGB bukan hanya soal mengetahui masa berlaku, tetapi juga memahami nilai aset, kewajiban hukum, dan langkah strategis dalam mempertahankannya. Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu HGB, jenis-jenisnya, kegunaannya bagi pemilik, serta prosedur dan batas waktu perpanjangan agar aset Anda tetap aman secara legal. 1. Apa Itu Hak Guna Bangunan (HGB)? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) , Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Poin krusial dari HGB adalah pemisahan antara kepemilikan tanah dan kepemilikan bangunan . Dalam status HGB, negara atau pihak lain tetap memegang hak atas tanah, sementara Anda m...

Cara mendapatkan Sertifikat Elektronik e-Bupot 23/26

Image
  Salah satu syarat penggunaan aplikasi e-Bupot adalah Anda wajib mengantongi sertifikat elektronik. Untuk mendapatkannya, Anda perlu mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik.  DJP menerapkan wajib e-Bupot bagi seluruh PKP di Indonesia pada 1 Agustus 2020, DJP akan memperluas wajib penggunaan aplikasi e-Bupot untuk wajib pajak Non PKP.  Sertifikat elektronik atau   Digital Certificate   wajib dimiliki untuk wajib pajak agar dapat melakukan pemotongan PPh pada aplikasi e-bupot. Langkah pengajuan sertifikat elektronik agar dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan: Anda perlu menyampaikan   Surat Permintaan Sertifikat Elektronik   dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ke KPP yang ditandatagani dan disampaikan oleh pengurus PKP.  Surat yang sudah disiapkan diajukan secara langsung ke KPP tempat PKP terdaftar dan tidak boleh diwakilkan. 

Begini Cara Lapor Pajak SPT Tahunan bagi Pegawai yang Juga Memiliki Usaha

Image
  Setiap pengusaha Wajib lapor pajak SPT Tahunan menggunakan formulir 1770, sedangkan bagi seorang pegawai dapat   lapor pajak SPT Tahunan   menggunakan formulir 1770 S. Lalu, bagaimana jika terdapat seorang pegawai yang juga memiliki suatu usaha? Formulir apa yang harus digunakan? Bagaimana cara melaporkan pajaknya? Simak uraian berikut! Mengenal SPT Tahunan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu lapor pajak SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Namun jika terlambat, maka akan dikenakan sanksi denda telat lapor sebagaimana diatur dalam Pasal 7  UU KUP yaitu sebesar Rp 100.00...

PPh Pasal 23: Panduan Lengkap Tarif, Objek, dan Contoh Perhitungan

Image
  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu instrumen pemotongan pajak yang paling sering ditemui dalam transaksi bisnis sehari-hari di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam dunia usaha, terutama bagi perusahaan yang sering menggunakan jasa pihak ketiga (seperti jasa konsultan, marketing , atau sewa aset), pemotongan PPh Pasal 23 adalah kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Kegagalan dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 dapat mengakibatkan sanksi dan denda bagi perusahaan. Artikel ini akan mengulas secara tuntas mengenai PPh Pasal 23, mulai dari siapa yang berhak memotong, objek apa saja yang dikenakan, tarif yang berlaku, hingga contoh perhitungan praktisnya. Dasar Hukum dan Karakteristik PPh Pasal 23 Dasar hukum PPh Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang tela...

Panduan Pajak Sewa Ruko Dan Kendaraan Bagi Pengurus CV

Image
Artikel ini merupakan panduan pajak sewa ruko dan kendaraan baik mobil ataupun motor bagi CV yang menggunakan aset milik pengurus/orang pribadi. Setiap bab disusun naratif dilengkapi dengan ilustrasi hitungan matematika nyata . PRINSIP DASAR PERPAJAKAN CV Dalam perpajakan, CV diperlakukan berbeda dengan PT. Kepemilikan aset ditentukan oleh nama pada sertifikat, STNK, atau BPKB , bukan oleh sumber dana. Jika aset masih atas nama pengurus, maka aset tersebut bukan milik CV , sehingga tidak boleh dicatat sebagai aktiva tetap dan tidak boleh disusutkan. Agar pengeluaran CV diakui sebagai biaya fiskal, harus ada tiga unsur sekaligus: hubungan hukum (perjanjian) , nilai wajar , dan pajak yang dipotong serta disetor . Tanpa salah satu unsur ini, biaya sangat mudah dikoreksi oleh petugas pajak saat pemeriksaan.   A. SEWA RUKO MILIK PENGURUS KE CV Dalam struktur hukum perpajakan, CV dan Pengurus adalah dua subjek pajak yang berbeda. Jika CV menggunakan aset pribadi milik pengurus (ruko) se...

Download Excel Stok Barang: Lacak Penjualan, Pembelian dan Perputaran Stok

Image
  Dalam dunia bisnis yang serba cepat, pengelolaan stok barang atau inventory management bukan sekadar mencatat barang masuk dan keluar. Stok barang adalah jantung dari arus kas ( cash flow ) perusahaan, dan disini kita akan membedah bagaimana sebuah file Excel sederhana bisa berubah menjadi alat pengambilan keputusan yang canggih. Mengapa Memilih Excel untuk Manajemen Stok? Meskipun banyak perangkat lunak ERP ( Enterprise Resource Planning ) mahal di luar sana, Excel tetap menjadi pilihan utama bagi banyak pengusaha. Alasannya sederhana: fleksibilitas. Dengan Excel, Anda dapat menghitung Perputaran Stok (Stock Turnover) , menentukan Reorder Point , hingga memantau Stok Habis (Critical Items ) secara real-time. Berdasarkan Excel Stok Barang: Lacak Penjualan, Pembelian dan Perputaran Stok yang bisa di download secara gratis, mari kita bedah komponen-komponen penting yang terdapat dalam file Excel :

Sampai Kapan Batas Waktu PPh Final UMKM 0,5% Untuk CV Baru?

Image
  Bagi setiap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru memulai, keringanan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% merupakan insentif yang sangat membantu pertumbuhan modal. Aturan ini, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (menggantikan PP 23 Tahun 2018), berlaku bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun, fasilitas tarif rendah ini bukanlah selamanya. Pemerintah menetapkan batasan waktu penggunaan PPh Final 0,5% berdasarkan jenis entitas usaha, dan ini sangat penting dipahami oleh pemilik CV baru. Ketentuan Batas Waktu PPh Final 0,5% Batas waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% berbeda-beda, tergantung pada bentuk badan usaha yang Anda miliki. Untuk CV (Commanditaire Vennootschap) , yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), atau Firma, batas waktu maksimal penggunaan tarif PPh Final 0,5% adalah 4 (Empat) Tahun Paj...

Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP dan Cara Menggunakan

Image
Mulai Masa Pajak Januari 2024, pembuatan bukti potong PPh 21 dan/atau 26 kini dilakukan melalui aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP sebagai pengganti aplikasi e-SPT milik Ditjen Pajak. Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 terbaru DJP ini mengakomodir pembuatan bukti potong PPh 21 sesuai PER-2/PJ/2024. Bagaimana penggunaannya? Tentang Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP merupakan aplikasi terbaru untuk membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang menggantikan aplikasi e-SPT PPh 21/26. Perubahan penggunaan aplikasi pembuatan bukti potong ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (6)   Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-2/PJ/2024   tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh 21/26. Setidaknya ada beberapa poin perubahan pengelolaan PPh 21/26 melalui PER-2/PJ/2024 sebagai regulasi teknis dari Peraturan Menteri Keuangan (P...

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT

Image
  Bayar pajak setiap kapan? Juga batas waktu lapor SPT kapan? Batas waktu pembayaran pajak dan pelaporannya berbeda-beda sesuai jenis pajaknya yang diatur dalam peraturan perundangan perpajakan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 2 (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Tentang Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Setiap WP Badan ma...

Panduan Pembukuan Tarif Royalti Musik Di Kafe Dan Restoran

Image
  Musik adalah jiwa dari setiap kafe dan restoran. Alunan melodi yang tepat bisa mengubah suasana, mendorong pelanggan untuk tinggal lebih lama, dan bahkan meningkatkan penjualan. Namun, di balik lagu favorit yang diputar, ada kewajiban finansial yang sering kali terlewatkan: tarif royalti musik . Banyak pemilik bisnis kuliner menganggap biaya ini sebagai pengeluaran kecil yang bisa diabaikan. Padahal, royalti musik adalah biaya operasional yang sah, dan pencatatannya dalam pembukuan sangat penting. Kegagalan mencatatnya dengan benar tidak hanya bisa mengacaukan laporan keuangan Anda, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Artikel ini akan memandu Anda memahami mengapa royalti musik ada, bagaimana cara membukukannya dengan sederhana, dan tips praktis untuk memastikan keuangan bisnis Anda tetap transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengapa Tarif Royalti Musik Itu Penting? Pada dasarnya, setiap karya musik adalah kekayaan intelektual. Pencipta lagu, musisi, pen...

Laporan Arus Kas Rumah Makan Beserta Contoh

Image
Selain laporan laba rugi dan neraca, ada satu lagi laporan keuangan yang tak kalah penting untuk setiap rumah makan: Laporan Arus Kas atau Cash Flow Statement . Jika laporan laba rugi menunjukkan keuntungan (profit) dan neraca menunjukkan aset dan kewajiban (kekayaan), maka laporan arus kas adalah cermin yang menunjukkan pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar dari bisnis Anda. Laporan ini menjawab pertanyaan paling mendasar: "Ke mana perginya semua uang saya?" dan "Dari mana uang tunai saya berasal?" Banyak pemilik rumah makan sering kali terkejut ketika laba di laporan laba rugi mereka terlihat bagus, tetapi uang tunai di rekening bank mereka justru menipis. Kondisi ini sering disebut "laba di atas kertas, tetapi miskin uang tunai." Ini bisa terjadi karena laba dihitung berdasarkan prinsip akrual, di mana pendapatan diakui saat penjualan terjadi (bahkan jika pelanggan belum bayar) dan biaya diakui saat terjadi (meski belum dibayar). Laporan arus ka...