Posts

Showing posts with the label pajak

Panduan Coretax SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Memahami Status MT (Manajemen Terpisah) dan PH (Pisah Harta)

Image
  Implementasi sistem perpajakan terbaru melalui Coretax membawa paradigma baru dalam pelaporan pajak keluarga di Indonesia. Bagi pasangan suami-istri yang keduanya memiliki penghasilan, memilih status perpajakan yang tepat bukan sekadar urusan administratif, melainkan strategi finansial yang berdampak langsung pada besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus disetorkan ke kas negara. Dua status yang paling sering memicu diskusi mendalam adalah MT (Manajemen Terpisah) dan PH (Pisah Harta) . Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan, konsekuensi hukum, hingga tata cara pelaporan SPT Tahunan untuk status MT dan PH, terutama bagi pasangan yang memiliki profil penghasilan kompleks seperti karyawan sekaligus pelaku usaha. 1. Filosofi Dasar Pajak Keluarga di Indonesia Secara default, Undang-Undang PPh di Indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan suami dan dilaporkan dalam satu SPT (status KK atau Kepala Keluarga...

Cara mendapatkan Sertifikat Elektronik e-Bupot 23/26

Image
  Salah satu syarat penggunaan aplikasi e-Bupot adalah Anda wajib mengantongi sertifikat elektronik. Untuk mendapatkannya, Anda perlu mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik.  DJP menerapkan wajib e-Bupot bagi seluruh PKP di Indonesia pada 1 Agustus 2020, DJP akan memperluas wajib penggunaan aplikasi e-Bupot untuk wajib pajak Non PKP.  Sertifikat elektronik atau   Digital Certificate   wajib dimiliki untuk wajib pajak agar dapat melakukan pemotongan PPh pada aplikasi e-bupot. Langkah pengajuan sertifikat elektronik agar dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan: Anda perlu menyampaikan   Surat Permintaan Sertifikat Elektronik   dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ke KPP yang ditandatagani dan disampaikan oleh pengurus PKP.  Surat yang sudah disiapkan diajukan secara langsung ke KPP tempat PKP terdaftar dan tidak boleh diwakilkan. 

Begini Cara Lapor Pajak SPT Tahunan bagi Pegawai yang Juga Memiliki Usaha

Image
  Setiap pengusaha Wajib lapor pajak SPT Tahunan menggunakan formulir 1770, sedangkan bagi seorang pegawai dapat   lapor pajak SPT Tahunan   menggunakan formulir 1770 S. Lalu, bagaimana jika terdapat seorang pegawai yang juga memiliki suatu usaha? Formulir apa yang harus digunakan? Bagaimana cara melaporkan pajaknya? Simak uraian berikut! Mengenal SPT Tahunan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu lapor pajak SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Namun jika terlambat, maka akan dikenakan sanksi denda telat lapor sebagaimana diatur dalam Pasal 7  UU KUP yaitu sebesar Rp 100.00...

Jurnal Akuntansi PPh 23: Dari Pemotongan hingga Pelaporan

Image
  Jurnal Akuntansi PPh Pasal 23: Pencatatan, Perspektif, dan Contoh Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 memiliki peran ganda dalam dunia akuntansi. Bagi pihak yang membayarkan penghasilan (Pemotong), PPh Pasal 23 adalah kewajiban sementara (utang). Sebaliknya, bagi pihak yang menerima penghasilan (Penerima), PPh Pasal 23 adalah aset berupa kredit pajak yang dapat mengurangi kewajiban pajak akhir tahun. Mencatat transaksi PPh Pasal 23 secara akurat dalam jurnal akuntansi adalah kunci untuk memastikan laporan keuangan (terutama Laporan Laba Rugi dan Neraca) mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya. Kesalahan pencatatan dapat menyebabkan salah saji utang atau piutang pajak, yang berujung pada denda dan sanksi dari otoritas pajak. Artikel ini akan mengupas tuntas penerapan PPh Pasal 23 dari dua sudut pandang utama—Pemotong dan Penerima—serta menyajikan contoh jurnal yang terperinci. Konsep Dasar Akuntansi PPh Pasal 23 Dalam akuntansi, PPh Pasal 23 dicatat menggunakan dua j...

PPh Pasal 23: Panduan Lengkap Tarif, Objek, dan Contoh Perhitungan

Image
  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu instrumen pemotongan pajak yang paling sering ditemui dalam transaksi bisnis sehari-hari di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam dunia usaha, terutama bagi perusahaan yang sering menggunakan jasa pihak ketiga (seperti jasa konsultan, marketing , atau sewa aset), pemotongan PPh Pasal 23 adalah kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Kegagalan dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 dapat mengakibatkan sanksi dan denda bagi perusahaan. Artikel ini akan mengulas secara tuntas mengenai PPh Pasal 23, mulai dari siapa yang berhak memotong, objek apa saja yang dikenakan, tarif yang berlaku, hingga contoh perhitungan praktisnya. Dasar Hukum dan Karakteristik PPh Pasal 23 Dasar hukum PPh Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang tela...

Contoh Jurnal Akuntansi PPh / BPHTB Untuk Hibah dan Warisan

Image
  Dalam kehidupan bermasyarakat, pengalihan harta atau kekayaan dari satu pihak ke pihak lain adalah hal yang lumrah. Dua cara paling umum yang digunakan untuk tujuan ini adalah melalui hibah dan warisan . Meskipun keduanya sama-sama bertujuan memberikan aset, banyak orang yang masih bingung mengenai perbedaan mendasar antara keduanya, terutama terkait kewajiban pajaknya. Pemahaman yang keliru dapat berujung pada masalah hukum dan denda pajak yang tidak terduga. Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan antara hibah dan warisan, serta menjelaskan secara rinci bagaimana perlakuan pajaknya di Indonesia, lengkap dengan contoh angka dan ilustrasi jurnal akuntansi. Perbedaan Mendasar Antara Hibah dan Warisan Sebelum membahas pajaknya, penting untuk memahami perbedaan utama antara hibah dan warisan. Perbedaan ini tidak hanya soal istilah, tetapi juga menyangkut aspek hukum, waktu, dan pihak yang terlibat. Waktu Pelaksanaan: Ini adalah perbedaan paling signifikan. Hibah adalah pemberi...

Memahami Perbedaan Hibah dan Warisan: Bagaimana Aturan Pajaknya?

Image
  Dalam konteks hukum dan finansial, hibah dan warisan adalah dua cara yang umum digunakan untuk mengalihkan aset atau kekayaan dari satu pihak ke pihak lain. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan harta, perbedaan mendasar antara keduanya sangat signifikan. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada proses pelaksanaannya, tetapi juga pada implikasi hukum dan, yang paling penting, pada perlakuan pajaknya. Memahami perbedaan ini sangat krusial agar tidak ada kesalahpahaman dan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan benar. Perbedaan Mendasar Antara Hibah dan Warisan Perbedaan paling utama antara hibah dan warisan dapat dilihat dari beberapa aspek kunci, yaitu: waktu pelaksanaan, status pemberi, subjek penerima, dan proses hukumnya. 1. Waktu Pelaksanaan Hibah: Dilakukan saat pemberi harta (penghibah) masih hidup. Ini adalah tindakan sukarela yang dilakukan secara sadar untuk memberikan aset kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Proses hibah bisa dilaku...

Apa itu Penyusutan Fiskal dan Amortisasi?

Image
  Apa itu Penyusutan Fiskal dan Amortisasi? Di antara ketentuan pajak di Indonesia adalah penyusutan dan amortisasi. Mungkin masih ada Wajib Pajak (WP) yang masih bingung mengenai apa itu   penyusutan fiskal dan amortisasi,   temukan penjelasannya di sini.  Tentu saja, penyusutan fiskal dan amortisasi ini berkaitan erat dengan   aktivitas perpajakan . Oleh karena itu, pemahaman mengenai penyusutan fiskal dan amortisasi menjadi keharusan bagi yang mengurus laporan keuangan dan perpajakan suatu usaha atau perusahaan. Sehingga berbagai aktivita keuangan, mulai dari pembuatan laporan keuangan sebagai syarat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh Badan atau perusahaan dalam berjalan lancar dan benar. Penjelasan tentang Penyusutan Fiskal Penyusutan terjadi ketika WP melakukan pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud. Hal ini tidak berlaku untuk tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, ha...

Panduan Pajak Sewa Ruko Dan Kendaraan Bagi Pengurus CV

Image
Artikel ini merupakan panduan pajak sewa ruko dan kendaraan baik mobil ataupun motor bagi CV yang menggunakan aset milik pengurus/orang pribadi. Setiap bab disusun naratif dilengkapi dengan ilustrasi hitungan matematika nyata . PRINSIP DASAR PERPAJAKAN CV Dalam perpajakan, CV diperlakukan berbeda dengan PT. Kepemilikan aset ditentukan oleh nama pada sertifikat, STNK, atau BPKB , bukan oleh sumber dana. Jika aset masih atas nama pengurus, maka aset tersebut bukan milik CV , sehingga tidak boleh dicatat sebagai aktiva tetap dan tidak boleh disusutkan. Agar pengeluaran CV diakui sebagai biaya fiskal, harus ada tiga unsur sekaligus: hubungan hukum (perjanjian) , nilai wajar , dan pajak yang dipotong serta disetor . Tanpa salah satu unsur ini, biaya sangat mudah dikoreksi oleh petugas pajak saat pemeriksaan.   A. SEWA RUKO MILIK PENGURUS KE CV Dalam struktur hukum perpajakan, CV dan Pengurus adalah dua subjek pajak yang berbeda. Jika CV menggunakan aset pribadi milik pengurus (ruko) se...

Sampai Kapan Batas Waktu PPh Final UMKM 0,5% Untuk CV Baru?

Image
  Bagi setiap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru memulai, keringanan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% merupakan insentif yang sangat membantu pertumbuhan modal. Aturan ini, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (menggantikan PP 23 Tahun 2018), berlaku bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun, fasilitas tarif rendah ini bukanlah selamanya. Pemerintah menetapkan batasan waktu penggunaan PPh Final 0,5% berdasarkan jenis entitas usaha, dan ini sangat penting dipahami oleh pemilik CV baru. Ketentuan Batas Waktu PPh Final 0,5% Batas waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% berbeda-beda, tergantung pada bentuk badan usaha yang Anda miliki. Untuk CV (Commanditaire Vennootschap) , yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), atau Firma, batas waktu maksimal penggunaan tarif PPh Final 0,5% adalah 4 (Empat) Tahun Paj...

Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP dan Cara Menggunakan

Image
Mulai Masa Pajak Januari 2024, pembuatan bukti potong PPh 21 dan/atau 26 kini dilakukan melalui aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP sebagai pengganti aplikasi e-SPT milik Ditjen Pajak. Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 terbaru DJP ini mengakomodir pembuatan bukti potong PPh 21 sesuai PER-2/PJ/2024. Bagaimana penggunaannya? Tentang Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP merupakan aplikasi terbaru untuk membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang menggantikan aplikasi e-SPT PPh 21/26. Perubahan penggunaan aplikasi pembuatan bukti potong ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (6)   Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-2/PJ/2024   tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh 21/26. Setidaknya ada beberapa poin perubahan pengelolaan PPh 21/26 melalui PER-2/PJ/2024 sebagai regulasi teknis dari Peraturan Menteri Keuangan (P...

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT

Image
  Bayar pajak setiap kapan? Juga batas waktu lapor SPT kapan? Batas waktu pembayaran pajak dan pelaporannya berbeda-beda sesuai jenis pajaknya yang diatur dalam peraturan perundangan perpajakan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 2 (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Tentang Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Setiap WP Badan ma...