Jurnal Akuntansi PPh 23: Dari Pemotongan hingga Pelaporan

 


Jurnal Akuntansi PPh Pasal 23: Pencatatan, Perspektif, dan Contoh Penerapan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 memiliki peran ganda dalam dunia akuntansi. Bagi pihak yang membayarkan penghasilan (Pemotong), PPh Pasal 23 adalah kewajiban sementara (utang). Sebaliknya, bagi pihak yang menerima penghasilan (Penerima), PPh Pasal 23 adalah aset berupa kredit pajak yang dapat mengurangi kewajiban pajak akhir tahun.

Mencatat transaksi PPh Pasal 23 secara akurat dalam jurnal akuntansi adalah kunci untuk memastikan laporan keuangan (terutama Laporan Laba Rugi dan Neraca) mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya. Kesalahan pencatatan dapat menyebabkan salah saji utang atau piutang pajak, yang berujung pada denda dan sanksi dari otoritas pajak.

Artikel ini akan mengupas tuntas penerapan PPh Pasal 23 dari dua sudut pandang utama—Pemotong dan Penerima—serta menyajikan contoh jurnal yang terperinci.

Konsep Dasar Akuntansi PPh Pasal 23

Dalam akuntansi, PPh Pasal 23 dicatat menggunakan dua jenis akun utama, tergantung pada peran perusahaan dalam transaksi:

1. Akun "Utang PPh Pasal 23" (Sisi Pemotong)

  • Jenis Akun: Liabilitas Jangka Pendek (Kewajiban).

  • Mekanisme: Pihak Pemotong (pembayar jasa/sewa) memotong sebagian dari pembayaran kotor (bruto) yang seharusnya diterima pihak Penerima. Uang yang dipotong ini bukan milik Pemotong, melainkan utang kepada negara. Akun ini dicatat di sisi Kredit saat pemotongan dan di sisi Debit saat penyetoran ke kas negara.

2. Akun "Piutang PPh Pasal 23" (Sisi Penerima)

  • Jenis Akun: Aset Lancar (Harta).

  • Mekanisme: Pihak Penerima (pemberi jasa/pemilik aset) menerima penghasilan yang telah dipotong pajak. Potongan PPh ini diakui sebagai piutang atau kredit pajak di muka. Artinya, jumlah tersebut sudah dianggap sebagai pembayaran PPh terutang di tahun berjalan. Akun ini dicatat di sisi Debit saat transaksi terjadi.

I. Jurnal Akuntansi Sisi PEMOTONG (Pemberi Jasa/Pembayar Sewa)

Pihak pemotong adalah entitas yang mengeluarkan uang dan bertanggung jawab penuh untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23.

Skenario 1: Jurnal Saat Pengakuan Beban dan Pemotongan PPh 23

Jurnal ini dibuat saat terjadi transaksi dan diakuinya kewajiban pembayaran (utang usaha) atau saat pembayaran (jika dibayar tunai).

Tanggal

Nama Akun

Debit

Kredit

(Tanggal Transaksi)

Beban Jasa/Sewa

XXX



Utang PPh Pasal 23


YYY


Kas/Bank atau Utang Usaha


ZZZ

Keterangan:

Mencatat beban (gaji, royalti, jasa) dan memotong PPh 23 yang menjadi utang ke negara.




Skenario 2: Jurnal Saat Penyetoran PPh 23 ke Kas Negara

Kewajiban ini harus dilunasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tanggal

Nama Akun

Debit

Kredit

(Tanggal Penyetoran)

Utang PPh Pasal 23

YYY



Kas/Bank


YYY

Keterangan:

Penyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara.



Contoh Pemotong: Jasa Konsultasi

PT Megah (Pemotong) menerima jasa konsultan manajemen dari PT Pintar senilai Rp 50.000.000 (DPP PPN). PT Megah membayar tunai dan wajib memotong PPh 23 dengan tarif 2% (Jasa).

  1. Hitung PPh Pasal 23 Terutang:

    PPh 23 = 2% x Rp. 50.000.000 = Rp.  1.000.000

  2. Jurnal Saat Pembayaran (20 Mei 2025):

Tanggal

Nama Akun

Debit

Kredit

20/05/2025

Beban Jasa Konsultasi

Rp 50.000.000



Utang PPN Keluaran (11%)

Rp 5.500.000



Utang PPh Pasal 23


Rp 1.000.000


Kas/Bank


Rp 54.500.000

Keterangan:

Mencatat beban, PPN, dan potongan PPh 23. (Rp 50jt + Rp 5.5jt) - Rp 1jt.



  1. Jurnal Saat Penyetoran ke Negara (Paling lambat 10 Juni 2025):

Tanggal

Nama Akun

Debit

Kredit

10/06/2025

Utang PPh Pasal 23

Rp 1.000.000



Kas/Bank


Rp 1.000.000

Keterangan:

Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa konsultan.



II. Jurnal Akuntansi Sisi PENERIMA (Pemberi Jasa/Pemilik Sewa)

Pihak penerima adalah entitas yang menerima penghasilan dan menganggap PPh Pasal 23 yang dipotong sebagai aset (kredit pajak).

Skenario 1: Jurnal Saat Pengakuan Pendapatan dan Piutang PPh 23

Jurnal ini dibuat saat pendapatan diakui (prinsip akrual), meskipun uang tunai belum diterima seluruhnya.

Tanggal

Nama Akun

Debit

Kredit

(Tanggal Transaksi)

Piutang Usaha

ZZZ



Piutang PPh Pasal 23

YYY



Pendapatan Jasa/Sewa


XXX


Utang PPN Keluaran


PPP

Keterangan:

Pengakuan pendapatan (bruto), piutang PPh 23 (kredit pajak), dan Piutang Usaha (nilai bersih).




Skenario 2: Jurnal Saat Penerimaan Kas

Jurnal ini dibuat saat Pembayaran Bersih (ZZZ) dari Piutang Usaha dilunasi oleh pihak pemotong.

Tanggal

Nama Akun

Debit

Kredit

(Tanggal Pelunasan)

Kas/Bank

ZZZ



Piutang Usaha


ZZZ

Keterangan:

Penerimaan kas sebesar Piutang Usaha (setelah dikurangi PPh 23).



Contoh Penerima: Royalti

PT Inovasi (Penerima) menerima royalti dari PT Karya sebesar Rp 10.000.000. PT Karya memotong PPh 23 dengan tarif 15% (Royalti).

  1. Hitung PPh Pasal 23 yang Dipotong:

    $$\text{PPh } 23 = 15\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$$

  2. Hitung Pembayaran Bersih:

    Pembayaran Bersih = Rp. 10.000.000 - Rp. 1.500.000 = Rp. 8.500.000

  3. Jurnal Saat Pengakuan Pendapatan (15 April 2025):

Tanggal

Nama Akun

Debit

Kredit

15/04/2025

Piutang Usaha

Rp 8.500.000



Piutang PPh Pasal 23

Rp 1.500.000



Pendapatan Royalti


Rp 10.000.000

Keterangan:

Pengakuan pendapatan royalti. PPh 23 diakui sebagai piutang kredit pajak.



  1. Jurnal Saat Penerimaan Kas (15 April 2025): Asumsi dibayar tunai pada tanggal yang sama.

Tanggal

Nama Akun

Debit

Kredit

15/04/2025

Kas/Bank

Rp 8.500.000



Piutang Usaha


Rp 8.500.000

Keterangan:

Penerimaan kas dari royalti.



Rekonsiliasi Akhir Tahun

Peran PPh Pasal 23 sebagai kredit pajak menjadi sangat vital di akhir tahun pajak saat Wajib Pajak (Penerima) menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

  1. Akumulasi Piutang PPh 23: Semua saldo akun Piutang PPh Pasal 23 yang terakumulasi selama satu tahun (berdasarkan semua Bukti Potong PPh 23 yang dikumpulkan) akan digunakan untuk mengurangi total PPh Badan yang terutang.

  2. Kurang Bayar atau Lebih Bayar:

    • Jika PPh Terutang > Piutang PPh 23, maka perusahaan mengalami Kurang Bayar.

    • Jika PPh Terutang < Piutang PPh 23, maka perusahaan mengalami Lebih Bayar (dapat dimintakan restitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya).

Di sisi Pemotong, akun Utang PPh Pasal 23 harus bersaldo nol pada akhir periode, karena semua pungutan harus sudah disetor ke kas negara.

Kesimpulan

PPh Pasal 23 merupakan mekanisme pengumpulan PPh di muka yang sangat terstruktur. Dalam pembukuan, mekanisme ini menghasilkan dua konsekuensi utama: liabilitas (utang) bagi pihak yang memotong dan aset (piutang) bagi pihak yang dipotong.

Pemahaman yang mendalam tentang kapan mencatat utang, kapan mencatat piutang, dan bagaimana merekonsiliasi kredit pajak ini di akhir tahun adalah indikator kesehatan manajemen keuangan dan kepatuhan perpajakan suatu perusahaan. Dengan menggunakan jurnal yang benar, perusahaan dapat memastikan bahwa laba bersih, aset, dan kewajiban pajak mereka dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pajak Restoran dan Hotel : Tarif, Perhitungan, Bayar dan Lapor

Image
Pajak hotel, hiburan dan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya, yang pemanfaatan serta pemungutannya oleh pemerintah daerah masing-masing. Ketahui tarif, contoh perhitungan, cara bayar dan lapor pajaknya. Karena pajak makan di restoran tidak sama dengan Pajak Pertambahan Nilai, bila ada kenaikan tarif PPN 11% seperti saat ini, maka pajak makan restoran tidak serta merta ikut naik. Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan definisi restoran di sini yakni fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga: Rumah makan Kafetaria Kantin Warung Bar Sejenisnya termasuk jasa boga/katering Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak yang muncul pada setiap str...
Read more

Pajak Sewa Gedung dan Bangunan: Aturan dan Contoh Hitung

Image
  Pajak sewa bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi persewaan di bidang properti seperti tanah, gedung atau bangunan. Penjelasan Apa itu Pajak Sewa Bangunan Pajak sewa bangunan adalah pajak atas transaksi atau penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Jenis persewaan tanah dan/atau bangunan ini berupa: Tanah Rumah Rumah susun Apartemen Kondominium Gedung perkantoran Pertokoan Gedung pertemuan termasuk bagiannya Rumah kantor Toko Rumah toko Gudang Bangunan industri Sebagai pihak yang berkepentingan dalam melakukan transaksi, baik itu penyewa maupun yang menyewakan, sebaiknya memahami ketentuan pengenaan pajaknya. Sebab, baik pihak penyewa maupun yang menyewakan sama-sama memiliki kewajiban perpajakan atas sewa tanah dan bangunan yang harus dikelola. Apa Saja Jenis Pajak dalam Sewa-menyewa Bangunan? Jenis pajak yang dikenakan pada sewa bangunan di antaranya: PPh Pasal 4 ayat 2 PPN Ketentuan pengenaan pajak sewa bangunan seperti   aparteme...
Read more

Begini Cara Menghitung dan Mencatat Jurnal Transaksi Diskon, Retur Penjualan

Image
Diskon atau potongan harga dengan berbagai variannya adalah salah satu strategi pemasaran yang lumrah dan menjadi andalan hampir semua penjual. Kalimat-kalimat indah, menggoda, dan menggugah rasa ingin berbelanja bertebaran di mana-mana. Sampai-sampai ada yang gila diskon . Ini beberapa contohnya. “Beli dua gratis satu” “Belanja senilai Rp. 500.ooo gratis voucher belanja senilai Rp.50.000” “Diskon 50% bila berbelanja pukul 22.00 – 24.00” “Diskon sesuai usia Anda, diskon sesuai usia pernikahan Anda” “Cukup bayar Rp. 100.000 Anda bisa menikmati tempat-tempat romantis di dunia” “Sebelum Anda membeli rumah kami, nikmati fasilitas rumah kami 2 hari secara gratis” Strategi lain yang juga dijalankan oleh penjual adalah dengan menuliskan beberapa alternatif harga produk dari yang tertinggi sampai terendah, ada juga yang menampilkan harga coret ? Sering menemui kan? Misalnya: Untuk produk ini Anda cukup membayar Rp. 10.000   Rp. 8.000 Tujuan dari strategi itu...
Read more