Posts

Showing posts with the label jasa pembukuan bandung

Panduan Coretax SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Memahami Status MT (Manajemen Terpisah) dan PH (Pisah Harta)

Image
  Implementasi sistem perpajakan terbaru melalui Coretax membawa paradigma baru dalam pelaporan pajak keluarga di Indonesia. Bagi pasangan suami-istri yang keduanya memiliki penghasilan, memilih status perpajakan yang tepat bukan sekadar urusan administratif, melainkan strategi finansial yang berdampak langsung pada besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus disetorkan ke kas negara. Dua status yang paling sering memicu diskusi mendalam adalah MT (Manajemen Terpisah) dan PH (Pisah Harta) . Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan, konsekuensi hukum, hingga tata cara pelaporan SPT Tahunan untuk status MT dan PH, terutama bagi pasangan yang memiliki profil penghasilan kompleks seperti karyawan sekaligus pelaku usaha. 1. Filosofi Dasar Pajak Keluarga di Indonesia Secara default, Undang-Undang PPh di Indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan suami dan dilaporkan dalam satu SPT (status KK atau Kepala Keluarga...

PPh Pasal 23: Panduan Lengkap Tarif, Objek, dan Contoh Perhitungan

Image
  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu instrumen pemotongan pajak yang paling sering ditemui dalam transaksi bisnis sehari-hari di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam dunia usaha, terutama bagi perusahaan yang sering menggunakan jasa pihak ketiga (seperti jasa konsultan, marketing , atau sewa aset), pemotongan PPh Pasal 23 adalah kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Kegagalan dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 dapat mengakibatkan sanksi dan denda bagi perusahaan. Artikel ini akan mengulas secara tuntas mengenai PPh Pasal 23, mulai dari siapa yang berhak memotong, objek apa saja yang dikenakan, tarif yang berlaku, hingga contoh perhitungan praktisnya. Dasar Hukum dan Karakteristik PPh Pasal 23 Dasar hukum PPh Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang tela...

Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP dan Cara Menggunakan

Image
Mulai Masa Pajak Januari 2024, pembuatan bukti potong PPh 21 dan/atau 26 kini dilakukan melalui aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP sebagai pengganti aplikasi e-SPT milik Ditjen Pajak. Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 terbaru DJP ini mengakomodir pembuatan bukti potong PPh 21 sesuai PER-2/PJ/2024. Bagaimana penggunaannya? Tentang Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP merupakan aplikasi terbaru untuk membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang menggantikan aplikasi e-SPT PPh 21/26. Perubahan penggunaan aplikasi pembuatan bukti potong ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (6)   Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-2/PJ/2024   tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh 21/26. Setidaknya ada beberapa poin perubahan pengelolaan PPh 21/26 melalui PER-2/PJ/2024 sebagai regulasi teknis dari Peraturan Menteri Keuangan (P...

Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT

Image
  Bayar pajak setiap kapan? Juga batas waktu lapor SPT kapan? Batas waktu pembayaran pajak dan pelaporannya berbeda-beda sesuai jenis pajaknya yang diatur dalam peraturan perundangan perpajakan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TANGGAL 28 DESEMBER 2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 2 (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Tentang Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Setiap WP Badan ma...

Pajak Restoran dan Hotel : Tarif, Perhitungan, Bayar dan Lapor

Image
Pajak hotel, hiburan dan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya, yang pemanfaatan serta pemungutannya oleh pemerintah daerah masing-masing. Ketahui tarif, contoh perhitungan, cara bayar dan lapor pajaknya. Karena pajak makan di restoran tidak sama dengan Pajak Pertambahan Nilai, bila ada kenaikan tarif PPN 11% seperti saat ini, maka pajak makan restoran tidak serta merta ikut naik. Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan definisi restoran di sini yakni fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga: Rumah makan Kafetaria Kantin Warung Bar Sejenisnya termasuk jasa boga/katering Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak yang muncul pada setiap str...

Laporan Neraca Rumah Makan Beserta Contoh

Image
Selain laporan laba rugi, salah satu laporan keuangan yang paling krusial untuk setiap bisnis, termasuk rumah makan, adalah laporan neraca atau balance sheet . Jika laporan laba rugi ibarat video yang menunjukkan kinerja bisnis selama periode waktu tertentu, maka laporan neraca adalah foto yang menunjukkan posisi keuangan bisnis pada satu titik waktu tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki bisnis (aset), apa yang menjadi kewajiban bisnis (liabilitas), dan berapa nilai kepemilikan pemilik (ekuitas). Bagi pemilik rumah makan, memahami neraca sangat penting. Neraca membantu Anda mengetahui apakah bisnis Anda memiliki dasar finansial yang kuat. Dengan kata lain, neraca menjawab pertanyaan: "Apakah aset yang saya miliki cukup untuk menutupi semua utang dan kewajiban saya?" Mengapa Laporan Neraca Sangat Penting? Banyak pemilik usaha kecil sering kali bingung antara laba (yang ada di laporan laba rugi) dengan aset yang dimiliki. Laba yang besar tidak sel...

Panduan Pajak UMKM/UKM : Tarif dan Cara Menghitung

Image
  Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi pelaku usaha kecil dan menengah dengan tarif pajak UMKM sebesar PPh Final 0,5 persen. Pahami ketentuannya agar mudah mengelola perpajakan usaha yang dijalankan Kategori UMKM sebagai Dasar Pengenaan Pajak Perlu dipahami, UMKM tidak hanya wajib pajak pribadi saja tapi juga bisa sebagai WP Badan. Sebelum membahas terkait terbaru dalam UU HPP dan tarif pajak UMKM terbaru berapa persen, terlebih dahulu akan diulas apa saja kategori bahwa suatu usaha itu tergolong dalam UMKM. Sebab hal ini akan memengaruhi bagaimana kewajiban pajaknya. Antara UMKM dan Non-UMKM, kewajiban pajaknya berbeda. Tidak semua usaha dapat dikategorikan UMKM. Ada kriteria tertentu jenis usaha itu termasuk tergolong sebagai UMKM. Golongan UMKM ini pun harus dilihat dari berbagai aspek, mulai dari jumlah pendapatan usahanya, hingga bagaimana operasional dari bisnis tersebut. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, penggolongan UMKM dibedakan berdasarkan jum...

Jangan Sampai Terlewat! Ini Batas Akhir Lapor dan Bayar PPh

Image
  Sebagai warga negara yang taat, Sobat tentu tahu bahwa wajib pajak memiliki kewajiban dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Terkait dengan hal ini, pemerintah telah menentukan batas akhir lapor dan bayar pajak, termasuk bagi Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan mengenai batas akhir lapor dan bayar PPh ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga jika tidak melakukannya ataupun telat, maka akan dikenakan denda administratif sesuai dengan peraturan. Lantas, kapan batas akhir lapor dan bayar PPh? Nah, agar terhindar dari sanksi keterlambatan, berikut telah kamu rangkumkan informasinya untukmu. Simak sampai akhir, ya! Jenis-Jenis PPh Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai batas akhir lapor dan bayar PPh, Sobat perlu terlebih dahulu memahami apa itu PPh beserta jenis-jenisnya. Hal ini untuk memastikan jenis PPh mana yang sesuai dengan pekerjaan atau penghasilan Sobat. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPh adalah pajak yang dikenakan kepada...

Terlambat Lapor SPT Tahunan. Apa yang Harus Dilakukan?

Image
    Terlambat lapor SPT dapat menimbulkan konsekuensi pengenaan sanksi dan denda bagi wajib pajak, baik pribadi maupun badan. Sanksi Terlambat Lapor SPT Tahunan 2025 Sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian SPT Tahunan pribadi untuk tahun pajak 2024 harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Sedangkan batas akhir lapor SPT Tahunan badan tahun pajak 2024 harus disampaikan maksimal 30 April 2025. Apabila terlambat menyampaikan SPT Tahunan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar: Denda Rp100 ribu bagi wajib pajak pribadi Denda Rp1 juta bagi wajib pajak badan Ajukan Perpanjangan Waktu Guna menghindari sanksi denda terlambat lapor SPT Tahunan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaiannya.

Berapa Persen Tarif PPh Pasal 23 Jasa dan Contoh Perhitungannya

Image
Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak jasa dalam PPh23. Berapa persen tarif PPh Pasal 23 jasa dan seperti apa cara menghitung pajaknya?Ketahui juga tarif PPh 2% yang dikenakan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 jenis jasa tertentu, dasar pengenaan pajak, ketentuan PPh 23 Final, dan besaran tarif bagi subjek pajak yang tidak punya NPWP. Apa itu PPh 23? Bagi yang belum tahu apa itu PPh 23? PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipungut atas jasa atau dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Ada beberapa macam tarif PPh Pasal 23 yang dikenal, mulai dari 2 persen hingga puluhan persen. Tentu saja penentuan tarif tersebut sesuai dengan jenis jasa yang dikenakan pajak, termasuk juga subjek yang memiliki NPWP ataupun tidak. Lalu, bagaimana dengan PPh 23 Final? Perlu dipahami juga, bahwa tidak semua jenis jasa dikenakan PPh 23 final. Ada beberapa ketentuan agar pajak tersebut bersi...

Aturan Lengkap Pajak UMKM 0,5%: Syarat & Masa Berlaku!

Image
  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan, tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% yang habis masa pengenaannya pada 2024 hanya bagi Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi yang telah memanfaatkan ketentuan tarif itu sejak 2018. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Dalam ketentuan tersebut, tarif PPh final 0,5% dapat digunakan oleh WP Orang Pribadi atau Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Namun, pengenaan tarif PPh final tersebut memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 PP 55 Tahun 2022, ...

8 Kunci Mengelola Keuangan Beserta Ilustrasi

Image
  Masalah keuangan tentunya sering dan umum kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ada yang masalah ringan, sedang, bahkan sampai masalah keuangan yang berat. Namun berat ringannya masalah keuangan tergantung dari sisi siapa yang mengalaminya. Masalah keuangan tentu saja bisa menghampiri siapa saja,  baik yang masih single alias jomblo maupun yang sudah berumah tangga. Khusus yang sudah berumah tangga, tentunya pada awal-awal tahun pernikahan pasti mengalami masalah yang satu ini, ya tergantung dari berat ringannya masalah keuangan yang dihadapi dan kemampuan finansialnya,  terutama setelah kehadiran si kecil (anak) pasti akan membuat berpikir agar keuangan keluarga bisa cukup untuk sehari-harinya. Namun yang biasa menjadi pertanyaan di benak Anda dan pasangan, apakah masalah keuangan ini dasarnya dari pendapatan (keluarga) saja? Ya yang pasti dan sering dialami adalah bukan pada penghasilan yang kurang, tetapi mayoritas karena kebiasaan yang salah da...