Posts

Showing posts with the label pph21

Panduan Coretax SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Memahami Status MT (Manajemen Terpisah) dan PH (Pisah Harta)

Image
  Implementasi sistem perpajakan terbaru melalui Coretax membawa paradigma baru dalam pelaporan pajak keluarga di Indonesia. Bagi pasangan suami-istri yang keduanya memiliki penghasilan, memilih status perpajakan yang tepat bukan sekadar urusan administratif, melainkan strategi finansial yang berdampak langsung pada besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus disetorkan ke kas negara. Dua status yang paling sering memicu diskusi mendalam adalah MT (Manajemen Terpisah) dan PH (Pisah Harta) . Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan, konsekuensi hukum, hingga tata cara pelaporan SPT Tahunan untuk status MT dan PH, terutama bagi pasangan yang memiliki profil penghasilan kompleks seperti karyawan sekaligus pelaku usaha. 1. Filosofi Dasar Pajak Keluarga di Indonesia Secara default, Undang-Undang PPh di Indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan suami dan dilaporkan dalam satu SPT (status KK atau Kepala Keluarga...

Contoh Jurnal Akuntansi PPh / BPHTB Untuk Hibah dan Warisan

Image
  Dalam kehidupan bermasyarakat, pengalihan harta atau kekayaan dari satu pihak ke pihak lain adalah hal yang lumrah. Dua cara paling umum yang digunakan untuk tujuan ini adalah melalui hibah dan warisan . Meskipun keduanya sama-sama bertujuan memberikan aset, banyak orang yang masih bingung mengenai perbedaan mendasar antara keduanya, terutama terkait kewajiban pajaknya. Pemahaman yang keliru dapat berujung pada masalah hukum dan denda pajak yang tidak terduga. Artikel ini akan mengupas tuntas perbedaan antara hibah dan warisan, serta menjelaskan secara rinci bagaimana perlakuan pajaknya di Indonesia, lengkap dengan contoh angka dan ilustrasi jurnal akuntansi. Perbedaan Mendasar Antara Hibah dan Warisan Sebelum membahas pajaknya, penting untuk memahami perbedaan utama antara hibah dan warisan. Perbedaan ini tidak hanya soal istilah, tetapi juga menyangkut aspek hukum, waktu, dan pihak yang terlibat. Waktu Pelaksanaan: Ini adalah perbedaan paling signifikan. Hibah adalah pemberi...

Panduan Pajak Sewa Ruko Dan Kendaraan Bagi Pengurus CV

Image
Artikel ini merupakan panduan pajak sewa ruko dan kendaraan baik mobil ataupun motor bagi CV yang menggunakan aset milik pengurus/orang pribadi. Setiap bab disusun naratif dilengkapi dengan ilustrasi hitungan matematika nyata . PRINSIP DASAR PERPAJAKAN CV Dalam perpajakan, CV diperlakukan berbeda dengan PT. Kepemilikan aset ditentukan oleh nama pada sertifikat, STNK, atau BPKB , bukan oleh sumber dana. Jika aset masih atas nama pengurus, maka aset tersebut bukan milik CV , sehingga tidak boleh dicatat sebagai aktiva tetap dan tidak boleh disusutkan. Agar pengeluaran CV diakui sebagai biaya fiskal, harus ada tiga unsur sekaligus: hubungan hukum (perjanjian) , nilai wajar , dan pajak yang dipotong serta disetor . Tanpa salah satu unsur ini, biaya sangat mudah dikoreksi oleh petugas pajak saat pemeriksaan.   A. SEWA RUKO MILIK PENGURUS KE CV Dalam struktur hukum perpajakan, CV dan Pengurus adalah dua subjek pajak yang berbeda. Jika CV menggunakan aset pribadi milik pengurus (ruko) se...

Sampai Kapan Batas Waktu PPh Final UMKM 0,5% Untuk CV Baru?

Image
  Bagi setiap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru memulai, keringanan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% merupakan insentif yang sangat membantu pertumbuhan modal. Aturan ini, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (menggantikan PP 23 Tahun 2018), berlaku bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun, fasilitas tarif rendah ini bukanlah selamanya. Pemerintah menetapkan batasan waktu penggunaan PPh Final 0,5% berdasarkan jenis entitas usaha, dan ini sangat penting dipahami oleh pemilik CV baru. Ketentuan Batas Waktu PPh Final 0,5% Batas waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% berbeda-beda, tergantung pada bentuk badan usaha yang Anda miliki. Untuk CV (Commanditaire Vennootschap) , yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), atau Firma, batas waktu maksimal penggunaan tarif PPh Final 0,5% adalah 4 (Empat) Tahun Paj...

Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP dan Cara Menggunakan

Image
Mulai Masa Pajak Januari 2024, pembuatan bukti potong PPh 21 dan/atau 26 kini dilakukan melalui aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP sebagai pengganti aplikasi e-SPT milik Ditjen Pajak. Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 terbaru DJP ini mengakomodir pembuatan bukti potong PPh 21 sesuai PER-2/PJ/2024. Bagaimana penggunaannya? Tentang Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 DJP merupakan aplikasi terbaru untuk membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang menggantikan aplikasi e-SPT PPh 21/26. Perubahan penggunaan aplikasi pembuatan bukti potong ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (6)   Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-2/PJ/2024   tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh 21/26. Setidaknya ada beberapa poin perubahan pengelolaan PPh 21/26 melalui PER-2/PJ/2024 sebagai regulasi teknis dari Peraturan Menteri Keuangan (P...

Panduan Pembukuan Tarif Royalti Musik Di Kafe Dan Restoran

Image
  Musik adalah jiwa dari setiap kafe dan restoran. Alunan melodi yang tepat bisa mengubah suasana, mendorong pelanggan untuk tinggal lebih lama, dan bahkan meningkatkan penjualan. Namun, di balik lagu favorit yang diputar, ada kewajiban finansial yang sering kali terlewatkan: tarif royalti musik . Banyak pemilik bisnis kuliner menganggap biaya ini sebagai pengeluaran kecil yang bisa diabaikan. Padahal, royalti musik adalah biaya operasional yang sah, dan pencatatannya dalam pembukuan sangat penting. Kegagalan mencatatnya dengan benar tidak hanya bisa mengacaukan laporan keuangan Anda, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Artikel ini akan memandu Anda memahami mengapa royalti musik ada, bagaimana cara membukukannya dengan sederhana, dan tips praktis untuk memastikan keuangan bisnis Anda tetap transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengapa Tarif Royalti Musik Itu Penting? Pada dasarnya, setiap karya musik adalah kekayaan intelektual. Pencipta lagu, musisi, pen...

Panduan Pajak UMKM/UKM : Tarif dan Cara Menghitung

Image
  Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi pelaku usaha kecil dan menengah dengan tarif pajak UMKM sebesar PPh Final 0,5 persen. Pahami ketentuannya agar mudah mengelola perpajakan usaha yang dijalankan Kategori UMKM sebagai Dasar Pengenaan Pajak Perlu dipahami, UMKM tidak hanya wajib pajak pribadi saja tapi juga bisa sebagai WP Badan. Sebelum membahas terkait terbaru dalam UU HPP dan tarif pajak UMKM terbaru berapa persen, terlebih dahulu akan diulas apa saja kategori bahwa suatu usaha itu tergolong dalam UMKM. Sebab hal ini akan memengaruhi bagaimana kewajiban pajaknya. Antara UMKM dan Non-UMKM, kewajiban pajaknya berbeda. Tidak semua usaha dapat dikategorikan UMKM. Ada kriteria tertentu jenis usaha itu termasuk tergolong sebagai UMKM. Golongan UMKM ini pun harus dilihat dari berbagai aspek, mulai dari jumlah pendapatan usahanya, hingga bagaimana operasional dari bisnis tersebut. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, penggolongan UMKM dibedakan berdasarkan jum...

Terlambat Lapor SPT Tahunan. Apa yang Harus Dilakukan?

Image
    Terlambat lapor SPT dapat menimbulkan konsekuensi pengenaan sanksi dan denda bagi wajib pajak, baik pribadi maupun badan. Sanksi Terlambat Lapor SPT Tahunan 2025 Sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian SPT Tahunan pribadi untuk tahun pajak 2024 harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Sedangkan batas akhir lapor SPT Tahunan badan tahun pajak 2024 harus disampaikan maksimal 30 April 2025. Apabila terlambat menyampaikan SPT Tahunan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar: Denda Rp100 ribu bagi wajib pajak pribadi Denda Rp1 juta bagi wajib pajak badan Ajukan Perpanjangan Waktu Guna menghindari sanksi denda terlambat lapor SPT Tahunan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaiannya.

Aturan Pajak UMKM: Kategori Ini Kena Tarif Normal, Bukan 0,5%

Image
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ada yang tak lagi dikenakan sebesar 0,5% pada tahun ini, melainkan kembali ke tarif normal. UMKM yang tarifnya tak lagi 0,5% pada 2024 itu di antaranya adalah UMKM orang pribadi dengan omzet tidak melampaui Rp4,8 miliar setahun yang memanfaatkan tarif PPh final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 sejak tahun pajak 2018. Namun, tarif yang dikenakan, menurut Ditjen Pajak bukanlah tarif pajak baru yang dinaikkan, melainkan tarif pajak normal sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh, yang kini sudah diganti dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan Pasal 17 UU HPP, penghasilan Rp0 sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan tarif pajak 5%, penghasilan d...