Artikel ini merupakan panduan pajak sewa ruko dan kendaraan baik mobil ataupun motor bagi CV yang menggunakan aset milik pengurus/orang pribadi. Setiap bab disusun naratif dilengkapi dengan ilustrasi hitungan matematika nyata.

PRINSIP DASAR PERPAJAKAN CV

Dalam perpajakan, CV diperlakukan berbeda dengan PT. Kepemilikan aset ditentukan oleh nama pada sertifikat, STNK, atau BPKB, bukan oleh sumber dana. Jika aset masih atas nama pengurus, maka aset tersebut bukan milik CV, sehingga tidak boleh dicatat sebagai aktiva tetap dan tidak boleh disusutkan.

Agar pengeluaran CV diakui sebagai biaya fiskal, harus ada tiga unsur sekaligus: hubungan hukum (perjanjian), nilai wajar, dan pajak yang dipotong serta disetor. Tanpa salah satu unsur ini, biaya sangat mudah dikoreksi oleh petugas pajak saat pemeriksaan.

A. SEWA RUKO MILIK PENGURUS KE CV

Dalam struktur hukum perpajakan, CV dan Pengurus adalah dua subjek pajak yang berbeda. Jika CV menggunakan aset pribadi milik pengurus (ruko) sebagai kantor, maka secara fiskal wajib dilakukan mekanisme sewa-menyewa agar biaya operasional kantor tersebut sah diakui sebagai pengurang laba (deductible expense).

Ruko yang sertifikatnya atas nama pengurus tetapi digunakan sebagai kantor CV wajib diperlakukan sebagai objek sewa. Pengurus bertindak sebagai pihak yang menyewakan, CV sebagai penyewa.

1. Landasan Hukum & Status Kepemilikan

Meskipun sertifikat ruko atas nama pengurus, secara pajak transaksi ini dikategorikan sebagai Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

CV sebagai Penyewa: Bertindak sebagai Pemotong Pajak.
Pengurus sebagai Pemilik: Bertindak sebagai Pihak yang Disewakan (Penerima Penghasilan).

2. Simulasi Perhitungan Pajak (PPh Final)

Pajak atas sewa ruko bersifat Final (Pasal 4 ayat 2), sehingga tidak akan dihitung ulang sebagai penambah pajak di akhir tahun bagi pengurus, namun wajib dilaporkan.

Contoh Kasus:

Nilai Sewa Kesepakatan: Rp20.000.000 /tahun.
Tarif PPh Final 4(2): 10%.
Potongan Pajak: $10\% \times 20.000.000 = \mathbf{2.000.000}$ .
Uang Bersih (Net) ke Pengurus: $20.000.000 - 2.000.000 = \mathbf{18.000.000}$

3. Ketentuan Khusus & Tips Penting

[PENTING] Solusi Salah Setor: > Jika Anda sudah terlanjur menyetor pajak Rp2.000.000 tersebut menggunakan NPWP Pengurus, segera lakukan Pemindahbukuan (Pbk) ke NPWP CV. Di Coretax, Pbk dapat diajukan secara online melalui menu Layanan Administrasi. Hal ini wajib dilakukan agar biaya sewa diakui sebagai biaya legal CV.

Kewajiban Pengurus di SPT Tahunan: Pengurus (sebagai Orang Pribadi) wajib melaporkan penghasilan sewa Rp20.000.000 ini pada Lampiran Penghasilan yang Dikenakan PPh Final di SPT Tahunan Pribadinya, dengan melampirkan nomor Bukti Potong yang diterbitkan oleh CV.

B. SEWA MOBIL PENGURUS OLEH CV

Dalam operasional sebuah CV, sering kali kendaraan yang digunakan adalah milik pribadi pengurus. Secara perpajakan, kendaraan yang STNK/BPKB-nya masih atas nama individu (pengurus) tidak boleh dicatat sebagai aset perusahaan dan tidak boleh disusutkan oleh CV. Agar biaya operasional kendaraan tersebut sah sebagai pengurang laba (pajak PPh Badan 11%), CV wajib menggunakan mekanisme sewa-menyewa.

1. Landasan Hukum dan Status Kepemilikan (Belum BBN)

Banyak kasus di mana kendaraan telah dibeli oleh pengurus namun belum melakukan Balik Nama (BBN), sehingga nama di STNK masih menggunakan nama pemilik lama. Secara hukum perpajakan, kepemilikan material lebih diutamakan daripada formalitas nama di STNK.

Syarat Validitas Kepemilikan:

Agar transaksi sewa dianggap sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), CV harus menyimpan dokumen pendukung berupa:

BPKB Asli/Fotokopi: Sebagai identitas fisik kendaraan.
Kuitansi Pembelian Sah: Bukti transaksi antara pengurus (pembeli) dengan pihak di STNK (penjual lama).
Kontrak Sewa: Surat perjanjian tertulis antara Pengurus (sebagai pemilik aset saat ini) dengan CV (sebagai penyewa).

2. Simulasi Perhitungan Pajak (PPh Pasal 23)

Sewa kendaraan masuk dalam kategori persewaan harta selain tanah dan bangunan. Jenis pajak yang dikenakan adalah PPh Pasal 23 yang bersifat Tidak Final (dapat dikreditkan oleh pengurus di SPT Tahunan pribadinya).

Contoh Kasus Mobil:

Berikut adalah rincian kalkulasi pemotongan pajak jika sewa mobil disepakati dibayar sekaligus di muka untuk masa satu tahun:

Komponen Perhitungan	Dasar Rumus	Nilai (Rupiah)
Nilai Sewa Per Bulan	Tarif Pasar Wajar	3.000.000
Total Sewa (12 Bulan)	$12 \times 3.000.000$	36.000.000
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Total Nilai Bruto	36.000.000
Tarif PPh Pasal 23	Memiliki NPWP/NIK Valid	2%
Potongan PPh 23	$2\% \times 36.000.000$	(720.000)
Net yang Dibayarkan ke Pengurus	$36.000.000 - 720.000$	35.280.000

Catatan: Apabila pengurus tidak memiliki NPWP, maka tarif akan dikenakan 100% lebih tinggi menjadi 4%, sehingga potongan pajak menjadi Rp1.440.000.

2. Matriks Pengakuan Biaya Operasional (Fiskal)

Dengan adanya kontrak sewa dan pemotongan PPh 23, CV memiliki dasar hukum yang kuat untuk membebankan biaya-biaya terkait kendaraan ke dalam laporan laba rugi. Berikut adalah klasifikasi biaya berdasarkan kepatuhan pajak:

Jenis Biaya	Status Pajak	Syarat Pengakuan
Beban Sewa Mobil	Deductible	Sah selama dipotong PPh 23 (2%).
BBM, Tol, & Parkir	Deductible	Melampirkan bukti transaksi/struk asli.
Servis, Oli, & Ban	Deductible	Perawatan rutin untuk operasional.
Pajak Tahunan (STNK)	Non-Deductible	Kewajiban pemilik (pengurus) secara hukum.
Penyusutan Aset	Non-Deductible	Aset bukan milik CV secara legal.

3. Penjelasan Mendalam Terkait Aspek Pajak

A. Mekanisme Kredit Pajak bagi Pengurus

PPh Pasal 23 sebesar Rp720.000 yang dipotong oleh CV bukanlah biaya mati bagi pengurus. Bagi pengurus secara pribadi, ini adalah Kredit Pajak (PPh dibayar di muka). Bukti potong yang diterbitkan CV akan digunakan pengurus untuk mengurangi total pajak terutang pada SPT Tahunan Orang Pribadi di akhir tahun.

B. Hubungan Istimewa dan Harga Wajar

Karena pengurus menyewakan aset kepada perusahaannya sendiri, Kantor Pajak akan memantau nilai transaksi ini melalui kacamata Hubungan Istimewa.

Jika tarif sewa Rp3.000.000 dinilai wajar secara pasar, maka seluruh biaya diakui.
Jika tarif sewa sengaja ditinggi-tinggikan (misal Rp10.000.000/bulan), selisih dari harga pasar akan dikoreksi dan dianggap sebagai Dividen Terselubung yang dikenakan tarif pajak berbeda (10% Final).

C. Dokumen Pendukung (Audit Trail)

Meskipun mobil belum Balik Nama (BBN), CV tetap bisa membiayakan sewa ini asalkan memiliki dokumen pembukti kepemilikan material oleh pengurus, yaitu Kuitansi Pembelian asli dari pemilik lama ke pengurus dan fotokopi BPKB. Dokumen ini menjadi tameng utama jika AR Pajak menanyakan mengapa CV menyewa mobil yang STNK-nya bukan atas nama pengurus.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan melakukan mekanisme sewa secara formal, CV mendapatkan dua keuntungan utama:

Efisiensi Pajak: Biaya sewa Rp36 Juta per tahun menjadi pengurang laba bruto, sehingga menghemat PPh Badan 11%.
Legitimasi Operasional: Biaya bensin, servis, dan perbaikan kendaraan tersebut kini sah dibiayakan oleh CV. Jika tidak ada kontrak sewa, biaya-biaya operasional kendaraan milik pengurus biasanya akan dikoreksi (dibatalkan) oleh pemeriksa pajak.

Saran Langkah: Segera siapkan folder berisi Kontrak Sewa, Fotokopi BPKB, dan Kuitansi Pembelian kendaraan tersebut sebagai dokumen pendukung permanen perusahaan.

C. SEWA MOTOR PENGURUS OLEH CV

Legalitas Biaya Operasional dan Kedudukan Pajak Penghasilan

Dalam struktur perpajakan Indonesia, pemisahan antara kekayaan pribadi pengurus dan kekayaan badan usaha (CV) adalah hal yang mutlak. Ketika pengurus menggunakan motor pribadinya untuk operasional CV, terdapat konsekuensi pajak yang muncul agar biaya-biaya terkait (BBM, servis, sewa) dapat diakui secara sah sebagai pengurang laba bruto (pajak 11% PPh Badan).

1. Aspek Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23)

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan, imbalan atas penggunaan harta (sewa kendaraan) merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Karena penyewa adalah sebuah Badan Usaha (CV), maka CV diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong pajak sebelum menyerahkan uang sewa kepada pengurus.

Detail Hitungan Pajak (Sewa 1 Tahun)

Berikut adalah rincian kalkulasi jika sewa disepakati sebesar Rp600.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus untuk masa satu tahun:

Komponen Perhitungan	Dasar Rumus	Nilai (Rupiah)
Nilai Sewa Per Bulan	Kesepakatan Wajar	600.000
Total Sewa (12 Bulan)	$12 \times 600.000$	7.200.000
Tarif PPh Pasal 23	UU PPh (Memiliki NPWP/NIK)	2%
Potongan PPh 23	$2\% \times 7.200.000$	(144.000)
Sisa Bayar (Net ke Pengurus)	$7.200.000 - 144.000$	7.056.000

Penting: Jika pengurus tidak memiliki NPWP yang valid, tarif pajak akan naik 100% lebih tinggi menjadi 4%, sehingga potongan pajak menjadi Rp288.000.

2. Pengakuan Biaya Fiskal (Deductible Expense)

Tujuan utama dari pembuatan kontrak sewa motor ini bukan hanya sekadar urusan potong-memotong pajak, melainkan untuk melegalkan pengeluaran kas CV. Tanpa kontrak sewa yang didukung bukti potong PPh 23, biaya operasional motor akan dianggap sebagai "pengeluaran untuk kepentingan pribadi pengurus" (Non-Deductible) dan akan dikoreksi saat pemeriksaan.

Matriks Pengakuan Biaya

Berdasarkan prinsip Matching Cost Against Revenue, berikut adalah daftar biaya yang dapat diakui oleh CV secara pajak:

Jenis Biaya	Status Pajak	Alasan / Syarat
Beban Sewa Motor	Deductible	Selama ada kontrak dan bukti potong PPh 23.
Biaya BBM & Parkir	Deductible	Harus didukung nota/struk yang jelas.
Servis & Ganti Oli	Deductible	Perawatan rutin untuk menjaga fungsi aset.
Pajak Kendaraan (STNK)	Non-Deductible	Kewajiban pemilik (pengurus), bukan penyewa.
Penyusutan (Depresiasi)	Non-Deductible	Aset bukan milik CV secara legal.

3. Hubungan Istimewa dan Prinsip Kewajaran

Mengingat transaksi ini terjadi antara Pengurus dan CV miliknya sendiri, otoritas pajak memberikan pengawasan ekstra melalui aturan Hubungan Istimewa.

Prinsip Kewajaran: Harga sewa Rp600.000/bulan dianggap wajar untuk motor jenis skutik. Jika CV membayar sewa Rp5.000.000/bulan (di atas harga pasar), selisihnya akan dianggap sebagai Dividen Terselubung.
Dampak Dividen Terselubung: Selisih harga tersebut tidak boleh jadi pengurang laba CV dan pengurus bisa dikenakan PPh tambahan atas dividen tersebut.

4. Kedudukan Bukti Potong Bagi Pengurus

PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh CV sebesar Rp144.000 tidak hilang begitu saja. Bagi pengurus (Orang Pribadi), bukti potong ini adalah Kredit Pajak.

Di akhir tahun, saat pengurus lapor SPT Tahunan Pribadi, total pajak terutang mereka akan dikurangi (dikreditkan) dengan angka Rp144.000 ini.
Artinya, pengurus tidak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama.

D. SEWA MOTOR PEGAWAI OLEH CV

Dalam operasional perusahaan, penggunaan kendaraan pribadi pegawai untuk keperluan distribusi atau kurir sering kali dikompensasi dengan pemberian uang sewa motor. Berbeda dengan sewa kepada pengurus atau pihak ketiga yang menggunakan PPh Pasal 23, sewa kepada pegawai dalam praktik pemeriksaan sering kali dipandang sebagai bagian dari imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Hal ini menyebabkan perlakuan pajaknya cenderung menyatu dengan perhitungan PPh Pasal 21.

1. Detail Perhitungan Sewa Motor Pegawai

Penentuan tarif sewa motor pegawai biasanya lebih rendah dibandingkan kendaraan pengurus karena frekuensi pemakaian yang tinggi dan spesifikasi kendaraan yang lebih sederhana. Berikut adalah rincian kalkulasi kompensasi sewa dalam satu tahun:

Komponen Perhitungan	Dasar Rumus	Nilai (Rupiah)
Nilai Sewa Per Bulan	Tarif Wajar Konservatif	500.000
Total Sewa (12 Bulan)	$12 \times 500.000$	6.000.000
Gaji Pokok Per Tahun	$12 \times 4.500.000$	54.000.000
Total Penghasilan Bruto	Gaji + Sewa	60.000.000

2. Perbandingan Pajak Berdasarkan Status PTKP

Perlakuan pajak atas tambahan sewa motor ini sangat bergantung pada status keluarga pegawai. Angka Rp500.000 per bulan dapat menjadi penentu apakah seorang pegawai menjadi wajib pajak atau tetap non-NPWP (Nihil).

A. Simulasi Pegawai Status K/1 (Menikah, 1 Tanggungan)

Pegawai dengan status K/1 memiliki batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp63.000.000. Berikut adalah detail analisis pajaknya:

Deskripsi Komponen	Rumus / Dasar Hitungan	Hasil (Rupiah)
Gaji + Sewa Motor Bruto	Rp5.000.000 x 12 Bulan	60.000.000
PTKP K/1 (Menikah + 1 Anak)	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan	(63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Bruto - PTKP	(3.000.000)
Status Akhir PPh 21	PKP Bernilai Negatif	0 (NIHIL)

Analisis: Karena total pendapatan setahun (Rp60 Juta) masih berada di bawah plafon PTKP K/1 (Rp63 Juta), maka secara otomatis tidak ada pajak yang harus dipotong oleh CV maupun dibayar oleh pegawai.

Manfaat Strategis bagi CV dan Pegawai

Penggunaan status K/1 untuk kombinasi gaji dan sewa motor ini memberikan keuntungan dua arah:

Bagi Pegawai: Menerima kompensasi penuh senilai Rp5.000.000 setiap bulan tanpa potongan pajak sepeser pun. Hal ini meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas pegawai.
Bagi CV (Perusahaan): Perusahaan dapat mengakui biaya sewa sebesar Rp6.000.000 per tahun sebagai biaya operasional yang sah. Hal ini menurunkan laba fiskal secara legal sehingga PPh Badan yang harus dibayar CV menjadi lebih kecil.
Transparansi Fiskal: Mengintegrasikan uang sewa ke dalam slip gaji PPh 21 jauh lebih aman saat pemeriksaan pajak dibandingkan memisahkan uang sewa ke PPh 23, karena konsisten dengan hakikat hubungan kerja.

Syarat Sah dan Validitas Dokumen

Untuk menjaga agar status Nihil ini tidak dipermasalahkan oleh otoritas pajak, CV wajib memiliki dokumen pendukung sebagai berikut:

Fotokopi Kartu Keluarga (KK): Sebagai bukti bahwa pegawai benar memiliki status menikah dengan 1 tanggungan yang sah (anak/anggota keluarga sedarah).
Perjanjian Sewa Sederhana: Dokumen internal yang menyatakan CV menyewa kendaraan pegawai untuk operasional dengan nilai Rp500.000/bulan.
Surat Pernyataan PTKP: Surat yang ditandatangani pegawai di awal tahun yang menyatakan bahwa status tanggungannya benar K/1.

B. Simulasi Pegawai Status TK/0 (Lajang)

Berbeda dengan status K/0, pegawai lajang (TK/0) memiliki PTKP yang lebih rendah, yaitu Rp54.000.000.

Deskripsi	Hitungan	Hasil (Rupiah)
Penghasilan Bruto Setahun	Gaji + Sewa Motor	60.000.000
PTKP TK/0	Standar UU HPP	(54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Selisih Bruto - PTKP	6.000.000
PPh 21 Terutang (Teori)	$5\% \times 6.000.000$	300.000 /tahun

Analisis Praktik Aman (TK/0):

Pada status lajang, tambahan sewa motor sebesar Rp500.000 per bulan memberikan dampak pajak yang nyata (sebesar Rp25.000 per bulan). CV wajib menghitung pajak ini ke dalam pemotongan PPh 21 bulanan agar tidak terjadi kurang bayar saat audit.

3. Matriks Pengakuan Biaya Operasional Motor Pegawai

Agar biaya Rp500.000 per bulan dan biaya pendukung lainnya dapat dikurangkan dari laba CV, perusahaan harus mengikuti aturan main berikut:

Jenis Biaya	Status Pajak	Syarat Pengakuan
Uang Sewa Motor	Deductible	Masuk dalam slip gaji & perhitungan PPh 21.
BBM & Servis Routine	Deductible	Diatur dalam kontrak bahwa biaya ditanggung CV.
Penyusutan	Non-Deductible	Kendaraan milik pegawai, bukan aset CV.

4. Penegasan Strategi Fiskal

Pendekatan menyatukan sewa motor ke dalam PPh 21 (bukan PPh 23) adalah langkah yang paling direkomendasikan karena:

Tidak Memecah Objek Pajak: Fiskus cenderung melihat hubungan kerja sebagai satu kesatuan penghasilan.
Konsistensi Logika: Memudahkan administrasi slip gaji dan arus kas keluar perusahaan.
Efisiensi: Jika pegawai memiliki status K/0, K/1, dst., perusahaan dapat memberikan kompensasi lebih tanpa harus menambah beban setoran pajak yang signifikan.

Kesimpulan Praktis:

Untuk pegawai dengan status K/1 ke atas, tambahan sewa motor Rp500.000 sering kali berakhir dengan status pajak yang Nihil atau tidak material. Namun bagi pegawai TK/0, tambahan ini wajib dilaporkan untuk menghindari sanksi administratif dikemudian hari.

E. KEPATUHAN FISKAL DAN STRATEGI CV

Menghindari Kesalahan Umum dan Mengoptimalkan Penghematan Pajak

Sebagai penutup dari panduan manajemen pajak ini, sangat penting bagi pemilik CV untuk memahami garis tegas antara pengeluaran yang diakui oleh negara (Deductible) dan pengeluaran yang akan ditolak atau dikoreksi oleh fiskus (Non-Deductible)

1. Dikotomi Gaji: Pengurus vs Karyawan

Kesalahan persepsi yang paling sering terjadi adalah menyamakan kedudukan gaji pengurus dengan gaji karyawan. Dalam kacamata perpajakan, CV bukanlah subjek pajak yang terpisah secara sempurna dalam hal gaji pengurus.

Gaji Pengurus (Sekutu Aktif/Komanditer): Gaji yang dibayarkan kepada pengurus tidak diakui sebagai biaya fiskal. Artinya, perusahaan tidak mendapatkan pengurang pajak dari gaji ini. Ironisnya, pengurus tetap akan dikenakan PPh Orang Pribadi atas penghasilan tersebut.
- Solusi Aman: Penghasilan pengurus sebaiknya diambil dalam bentuk Prive (pengambilan modal yang bukan objek pajak) atau melalui Sewa Aset (Ruko/Mobil/Motor) yang secara sah dapat mengurangi laba kena pajak CV.
Gaji Karyawan: Berbeda dengan pengurus, gaji yang dibayarkan kepada karyawan adalah biaya sah (Deductible). Sepanjang dilakukan pemotongan PPh 21 (meskipun hasilnya Nihil seperti pada status K/1), biaya ini sepenuhnya menjadi pengurang laba CV untuk menekan PPh Badan.

2. Waspadai Kesalahan Umum dalam Audit Pajak

Berdasarkan praktik pemeriksaan lapangan, terdapat tiga kesalahan fatal yang sering mengakibatkan koreksi pajak dan sanksi denda bagi CV:

Penyusutan Aset Ilegal: Menyusutkan aset (mobil/motor) yang STNK-nya bukan atas nama CV. Tanpa kontrak sewa, penyusutan ini akan dibatalkan oleh pajak, dan CV harus membayar kekurangan pajak beserta dendanya.
Beban Tanpa Pemotongan: Membebankan biaya sewa ruko atau kendaraan namun tidak melakukan pemotongan PPh 4(2) atau PPh 23. Tindakan ini membuat biaya tersebut tidak diakui secara fiskal.
Aset Pengurus Tanpa Perjanjian: Menggunakan ruko atau mobil pengurus secara gratis namun tetap membebankan biaya servis dan bensin ke CV. Tanpa perjanjian sewa resmi, biaya operasional ini akan dianggap sebagai kepentingan pribadi pengurus.

3. Kesimpulan Akhir: Efisiensi Melalui Formalitas

Jika aset yang digunakan untuk operasional masih atas nama pengurus, perlakuan yang paling aman dan menguntungkan adalah Disewakan secara Resmi. Langkah-langkahnya sederhana namun sangat kuat di mata hukum:

Buat perjanjian sewa tertulis.
Lakukan pemotongan pajak (PPh 4(2) atau PPh 23).
Lakukan pembayaran dan laporkan bukti potong melalui Coretax.

Kebutuhan Aset	Status Kepemilikan	Jalur Terbaik	Efek ke Pajak Badan
Kantor	Nama Pengurus	Sewa PPh Final 10%	Laba Berkurang Rp20 Juta
Mobil/Motor	Nama Pengurus	Sewa PPh 23 (2%)	Laba Berkurang Rp43 Juta
Motor Pegawai	Nama Pegawai	Gaji/Sewa (PPh 21)	Laba Berkurang Rp6 Juta

Dengan menerapkan strategi pajak sewa ruko dan kendaraan yang disiplin, CV Anda tidak hanya aman dari risiko audit dan sanksi, tetapi juga tetap efisien dalam memaksimalkan laba yang dibawa pulang. Sistem Coretax 2026 telah didesain untuk mendeteksi kesesuaian data ini secara otomatis; maka pastikan setiap rupiah yang keluar dari kas CV memiliki dasar dokumen yang kuat.

Panduan Pajak Sewa Ruko Dan Kendaraan Bagi Pengurus CV